JAKARTA – Kementerian Koordinator Sektor Maritim dan juga Pengembangan Usaha (Kemenko Marves) mengupayakan penerapan kebijakan berbasis-bukti penduduk bisa jadi semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang menjadi pemicu polusi.
“Dengan data ilmiah, kita bisa jadi menjelaskan bahwa hambatan polusi udara adalah permasalahan dengan lalu semuanya harus terlibat,” ujar Deputi Lingkup Kesepahaman Transportasi kemudian Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin pada pernyataannya, disitir Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Tiga Strategi Terobosan Pengendalian Polutan Lingkungan pada Indonesia
Menurut beliau data pemerintah menunjukkan apabila polusi udara di dalam Ibukota masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Sebab itu, Kemenko Marves berupaya untuk meningkatkan standar komponen bakar sebelum akhir masa pemerintahan.
Meskipun Indonesia telah menerapkan serta memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi material bakar yang dimaksud berada dalam bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan substansi bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.
EURO4 adalah standar yang menetapkan batas pada polutan pada emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran materi bakar, seperti sulfur juga karbon monoksida, kemudian nitrogen oksida.
Rachmat juga menyampaikan Indonesia sudah pernah memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik serta merencanakan pengerjaan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu serta perencanaan yang baik.
Sementara itu, Penasihat ClimateWorks Foundation juga ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan lalu riset. “Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang digunakan dapat menjadi alat ukur,” ucapannya pada lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia juga ViriyaENB di area Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, khususnya di tempat sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang dimaksud menyamaratakan kedudukan antara perusahaan yang mana berupaya mengempiskan emisinya dengan perusahaan yang enggan menekan emisi.
Terakhir, dibutuhkan inovasi perilaku untuk menggalakkan publik dapat menciptakan lebih besar sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.
