eksekutif Diminta Perkuat Kemandirian dan juga Ketahanan Pangan

JAKARTA – eksekutif Indonesia diminta meningkatkan kekuatan ketahanan pangan . Sebab 70% konflik juga pertempuran antarnegara yang digunakan terjadi pada dunia ketika ini bersumber dari isu energi kemudian pangan.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo pada waktu diskusi terkait “Pembangunan Bidang Pertanian Indonesia” yang tersebut diselenggarakan bersatu dengan Diskusi Rektor Indonesia, Akademi Keilmuan Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Bidang Studi Politik Indonesia, FKPPI, dan juga HIPMI, kemarin.
”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai keinginan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, kemudian keamanan nasional,” ujarnya, Hari Sabtu (14/9/2024).
Menurut Pontjo, ketahanan pangan sudah ada seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang tersebut harus terus diperjuangkan. Terlebih dikarenakan Rencana Sustainable Development Goals (SDGs) yang dimaksud merupakan komitmen global serta Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan lalu nutrisi yang lebih tinggi baik dan juga menggalang pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang tersebut berada di dalam sikap 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.
Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif pada mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara yang dimaksud mempunyai kontrol yang tersebut besar terhadap pasokan pangannya dan juga tidaklah tergantung pada pangsa internasional.
“Potensi sektor pertanian yang mana besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, prospek besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga pada waktu ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang mana maksimal apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, kemudian kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian pada Indonesia tiada sejumlah berubah selama 10 tahun terakhir, lalu masih menghadapi berbagai hambatan serta tantangan, antara lain, masih didominasi tenaga kerja tua, minim menggunakan teknologi, penyusutan lahan pertanian, kerusakan lingkungan kemudian pembaharuan iklim. Termasuk akses petani terhadap permodalan, terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi dan juga sinergi antarsektor.
”Menghadapi berbagai hambatan tersebut, maka penerapan sains dan juga teknologi yang mana paling produktif tetapi ramah lingkungan pada pengerjaan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan,” katanya.
Penerapan sains dan juga teknologi pertanian memungkinkan para petani meningkatkan efisiensi produksi, mengempiskan beban kerja manual, juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi lalu komunikasi juga memainkan peran penting pada menghubungkan petani dengan informasi bursa kemudian memfasilitasi akses ke wadah belanja online, yang berkontribusi pada peningkatan pemasaran juga perdagangan barang pertanian.
”Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi kemudian adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional di bertani,” ujarnya.




