DKI Jakarta – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali bermetamorfosis menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang mana diselenggarakan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan tambahan fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan status dalam lapangan agar tak menghambat daya saing lapangan usaha nasional dalam berada dalam persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku bisnis kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong pertumbuhan bidang di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, kemudian langkah-langkah produksi dari pada negeri yang dimaksud digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang digunakan terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih besar kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan banyak manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih tinggi sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing item lokal. Pengaplikasian item di negeri bukanlah belaka masalah kepentingan ekonomi, tapi juga masalah mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata persoalan hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada semata-mata memacu sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi bidang lokal agar bertambah dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
