JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kesempatan reshuffle kabinet usai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut, jabatan menteri merupakan tugas negara. PDI Perjuangan turut membantu Presiden Jokowi di merancang pemerintahan selama dua periode. Kader PDI Perjuangan akan menjalani tanggung jawab hingga akhir bila ditunjuk kembali untuk mengisi kursi kabinet yang dimaksud kosong.
“Artinya pada ketika ditugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang dimaksud dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya,” tutur Seno, Hari Sabtu (7/9/2024).
Kendati demikian, Seno tak persoalkan bila kader PDI Perjuangan yang tersebut masih duduk di area kabinet harus terkena reshuffle. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogtatif presiden.
“Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami di tempat di jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silakan semata apabila merasa sudah ada tak memerlukan pemikiran kerja serta jasa dari para kader kami,” ucap Seno.
“Tetapi apabila tidak, kami akan melaksanakan tanggung jawab hingga tuntas. Kader berkat partai diminta untuk berikrar dengan melaksanakan tugas negara sampai tuntas, pertanggungjawaban sampai tuntas,” imbuhnya.
Seno mengumumkan alasan dua kadernya yakni Risma juga Pramono memilih mundur dari kabinet lantaran tak ingin membagi fokus pada dua tanggung jawab berbeda. Apalagi, Risma juga Pramono ditugaskan secara langsung forward di tempat pemilihan gubernur 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
“Kami tak ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang dimaksud sama-sama penting. Maka tentu sekadar pada waktu ditugaskan menjadi kepala tempat memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma,” ucap Seno.
Risma serta Pramono mendapat tugas agar dapat terus turun ke penduduk untuk menerima aspirasi masyarakat. “Maka diperlukan suatu langkah yang tersebut sifatnya fokus terhadap penugasan partai yang dimaksud diberikan sebagai calon gubernur, maka tentu hanya harus mengurus mundur dari jabatan menteri. Ya itu bentuk gentlemen yang dimaksud saya rasa menjadi satu komitmen untuk fokus pada penugasan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal segera merombak atau reshuffle kabinet pada waktu dekat. Hal ini pasca kedua Risma mundur dari Menteri Sosial dan juga Pramono Anung menanggalkan jabatan Sekretaris Kabinet.
