JAKARTA – Menteri Energi juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menciptakan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah terjadi mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional lalu rutinitas di tempat Kementerian ESDM kemudian sisanya Rp4,2 triliun untuk merancang jaringan pipa gas dan juga yang tersebut lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) cuma menyepakati Rencana Kerja serta Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah total ini lebih tinggi kecil dari anggaran yang dimaksud disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang dimaksud lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu sudah pernah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohon Komisi VII untuk menghasilkan kesimpulan rapat yang mana kemudian disampaikan terhadap umum terkait anggaran yang mana tidaklah disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menciptakan juga pada risalah rapat seharus menyampaikan terhadap rakyat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak mampu kerja,” jelasnya di Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tersebut tak disetujui oleh Banggar maka sebagian inisiatif yang tersebut telah terjadi disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek pada setahun ke depan. Salah satunya proyek penyelenggaraan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 serta pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang digunakan apabila tak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender lalu sudah ada selesai. Dan kalau tak dianggarkan artinya memang sebenarnya kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk memproduksi kegiatan ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan untuk Komisi VII DPR RI untuk bukan bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran bukan juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menghasilkan catatan. Tapi andaikan pun tidak ada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau bukan ada pekerjaan apa yang digunakan mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan terhadap rakyat bahwa pipa ini gak mampu berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang tersebut mandek,” pungkas Bahlil.
