Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang mana Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

INFO NASIONAL –

Catatan Ketua MPR RI

Pendidikan yang tersebut Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum sekolah itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak serta remaja untuk memilih juga merancang komptensi menyongsong masa depan mereka. Karena itu, muatan kurikulum institusi belajar idealnya berpijak pada tuntutan serta keinginan zaman, agar anak kemudian remaja usia sekolah tidak ada tersesat ke sedang roda pembaharuan yang mana terus berputar. Sangat disayangkan bahwa peran pemerintah menghantarkan juga menuntun generasi muda beradaptasi dengan inovasi zaman terbilang sangat minimalis.

Respons planet institusi belajar nasional terhadap inovasi zaman belum signifikan. Bahkan, sebagian praktisi juga pengamat sekolah sudah ada sampai pada penilaian bahwa bumi lembaga pendidikan nasional tidak ada juga belum bertransformasi mengikuti perubahan. Orientasi lalu muatan kurikulum lembaga pendidikan yang dimaksud ditawarkan pemerintah nyaris belum menyentuh permintaan anak didik untuk beradaptasi dengan perubahan. Padahal, roda inovasi terus berputar dengan cepat.

Industri 4.0 atau otomasi kemudian pertukaran data terkini pada teknologi pabrik bermetamorfosis menjadi contoh inovasi yang tersebut terus berproses. Belum berhenti sampai ke situ, komunitas global saat ini bersiap menapaki era Society 5.0, sebuah konsep tentang perubahan fundamental sosial serta kegiatan ekonomi ketika manusia lebih besar mengandalkan teknologi digital untuk memenuhi ragam kebutuhan. Bahkan, hari-hari ini, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pun tampak semakin progresif, utamanya pada otomasi tugas atau pekerjaan rutin hingga analisis data yang tersebut akurasinya tak diragukan lagi. 

Era Industri 4.0, pemanfaatan Kecerdasan Buatan serta Sosciety 5.0 sejauh ini belaka berubah menjadi perhatian kemudian tema obrolan segelintir komunitas. Sangat memprihatikan akibat muatan pembaharuan zaman itu belum dijadikan tema prioritas oleh planet lembaga pendidikan nasional. Padahal globus lalu sistem sekolah punya kewajiban moral untuk memberi pamahaman sekaligus menghantarkan anak dan juga remaja mengenal lalu beradaptasi dengan SEMUA pembaharuan itu, agar generasi muda Indonesia tidak ada tersesat di dalam sedang roda inovasi yang terus berputar.

Sudah menjadi pemahaman dengan bahwa modernisasi akan terus tereskalasi akibat teknologi terus berkembang. Perubahan atau digitalisasi sejatinya tidaklah baru bagi rakyat kebanyakan. Sebab, sejak memasuki dasawarsa 90-an hingga awal dekade 2.000-an, komunitas Nusantara sudah ada mengenal digitalisasi dengan hadirnya internet dan juga ragam perangkat telepon digital, mobile data hingga teknologi jaringan nirkabel atau Wifi (wireless fidelity). Efisiensi juga efektivitas mengomunikasikan dan juga pola kerja terus berevolusi berubah menjadi  semakin cepat. Eskalasi juga evolusi itu  telah mengubah dinamika hidup warga pada bermacam aspek sebagai penanda pembaharuan zaman.  Dunia lembaga pendidikan pun berubah jadi bagian tak terpisah dari arus inovasi itu.

Namun, masyarakat meninjau bahwa planet sekolah nasional belum memperlihatkan inovasi signifikan seturut keperluan zaman. Memang, pemerintah pasti mengerti bermacam konsekuensi dari pembaharuan itu. Sayangnya, respons terhadap ragam inovasi itu terbilang lamban kemudian juga minimalis.   Komunitas semata-mata tahu bahwa belaka kurikulum institusi belajar yang terus berubah-ubah. Sekitar enam tahun pasca reformasi 1998, Kurikulum 1994 yang padat materi diganti dengan kurikulum 2004 berbasis kompetensi. 

Dua tahun setelahnya, diperkenalkan Kurikulum Taraf Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang dimaksud  memberi kebebasan untuk sekolah menyusun kurikulum sesuai keinginan serta kemungkinan lokal. KTSP kemudian diganti dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang tersebut memberi tekanan pada sekolah karakter, pengembangan kompetensi abad 21, juga pembelajaran berbasis proyek. K-13 kemudian diganti lagi pada tahun 2020, dengan Kurikulum Merdeka yang mana memuat acara Merdeka Belajar.

Tetapi, muatan kurikulum institusi belajar yang digunakan terus diubah-ubah itu sebanding sekali tak responsif dengan keperluan anak dan juga remaja era terkini. Dinamika hidup keseharian pendatang muda era sekarang melekat pada akses Internet, teknologi digital, dan juga AI. pemerintahan yang digunakan mengatur beragam aspek sekolah nasional terkesan sangat lambat merespons beragam konsekuensi inovasi di dalam era digital sekarang. Muatan kurikulum yang mana juga terus-menerus berubah itu menyebabkan anak juga remaja menghadapi ketikdakpastian untuk menetapkan minat lalu mendirikan kompetensi mereka.  

Digitalisasi pada bermacam aspek keberadaan telah barang tentu menghadirkan tantangan baru yang tersebut cukup rumit bagi kegiatan belajar-mengajar di bumi pendidikan. Para ahli sudah ada berkali-kali mengingatkan bahwa karakter kemudian  kebutuhan siswa era terkini pasti berbeda dengan siswa generasi terdahulu. Melek teknologi berubah jadi ciri utama pada Gen-Z serta Generasi Alpha. Konsekuensinya, komunitas pendidik atau guru pun harus lebih lanjut melek teknologi agar dapat menjawab permintaan siswa.

Sayangnya, upaya meningkatkan kompentensi digital  komunitas pendidik pun sangat lamban dengan total yang tersebut minim untuk memberi pemahaman digital pada puluhan jt anak juga remaja. Pada periode 2023-2024, jumlah keseluruhan pelajar dalam Tanah Air mencapai 53,14 jt siswa, kemudian 24,04 jt di antaranya adalah siswa sekolah dasar (SD).  Dalam sebuah kesempatan di bulan Mei 2023, seseorang pejabat Kemendikbud menyajikan data bahwa dari total jumlah keseluruhan guru ke Indonesia, baru 40 persen yang digunakan melek Teknologi Data kemudian Komunikasi (TIK).

Dan,  60 persen sisanya digambarkan masih gagap dengan pembaharuan di era digital sekarang. Boleh jadi, aspek ini menyebabkan derajat literasi digital pada masyarakat, utamanya komunitas anak lalu remaja pada Indonesia, tergolong rendah. Setiap 2023, jumlah agregat guru berserfikat pendidik mencapai 1.274.486 guru, turun dari 2019 yang jumlahnya 1.392.155 guru.

Seturut tuntutan zaman, Indonesi telah pasti akan terus bertransformasi dalam era digitalisasi yang dimaksud telah menyentuh bermacam aspek hidup masyarakat. Konsekuensinya, permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan digital pasti akan sangat besar untuk memenuhi permintaan sektor ekonomi digital Negara Indonesia yang tersebut terus bertumbuh. Misalnya, pekerja yang tersebut kompeten pada teknologi informasi, data analytics,  hingga AI. Pemerintah, khususnya Kemendikbud, pun idealnya segera bertransformasi dengan menjadi motor inovasi paradigma pada globus lembaga pendidikan nasional.

Patut diingat juga digarisbawahi fakta tentang hampir 10 jt Gen-Z yang mana sudah ada tersesat dalam sedang pembaharuan sekarang. Mereka tersesat, sebab ilmu pengetahuan yang dimaksud merek pelajari dari kurikulum ketika ini tak sesuai keperluan era digitalisasi sekarang. Menyedihkan, dikarenakan dia harus menyandang status penganggur lalu tidaklah dapat melanjutkan pendidikannya. Agar tidak ada menjadi beban negara di dalam kemudian hari, pemerintah hendaknya pro terlibat memberi solusi bagi 10 jt Gen-Z yang dimaksud bukan bekerja dan juga tak bersekolah itu.

Kemendikbud pun diharapkan lebih lanjut agresif di menanggapi keperluan negara akan talenta digital (digital talent). Dari berubah-ubah studi dan juga laporan, telah dimunculkan beberapa perkiraan tentang keinginan Negara Indonesia akan digital talent. Bank Planet pada tahun 2019 memperkirakan Negara Indonesia butuh sekitar sembilan (9) jt tenaga kerja dengan keterampilan digital hingga tahun 2030. Sedangkan McKinsey & Company pada 2019 juga mengingatkan, hingga 2025, Indonesia akan butuh tambahan per tahunnya sekitar 600.000 pekerja dengan ketrampilan digital untuk melayani perkembangan dunia usaha digital.

Pada tahun 2020, Indonesi ICT Institute memperkirakan, keinginan Tanah Air akan pekerja dengan ketrampilan digital mencapai satu (1) jt penduduk pada tahun 2024. Sedangkan Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa Indonesi butuh tak kurang dari Sembilan (9) jt digital talent pada 15 tahun ke depan. Idealnya, Kemendikbud dapat menyediakan kemudian memberi akses seluas-luas terhadap anak lalu remaja untuk mampu mendalami ketrampilan digital sejak dini. Sebab, masa depan digitalisasi Nusantara ada di pundak anak serta remaja ketika ini. 

Sejak 2019, negara telah melaksanakan kewajibannya mengupayakan sektor institusi belajar nasional dengan alokasi anggaran 20 persen dari total nilai APBN. Artinya, telah ribuan triliun dana APBN dialokasikan untuk menguatkan sektor pendidikan. Menguatkan itu akan terus berlanjut dengan dana beratus-ratus triliun per tahunnya di waktu-waktu mendatang. Selain Kemendikbud kemudian Kementerian Agama, anggaran sekolah yang tersebut besar itu pun dialokasikan ke 22 kementerian/lembaga lainnya. 

Dengan besarnya kekuatan itu, bola institusi belajar nasional mestinya mampu bertransformasi demi masa depan anak dan juga remaja. Sebab, berubah menjadi kewajiban moral eksekutif untuk menuntun dan juga menghantarkan anak juga remaja Tanah Air beradaptasi dengan perubahan. Jangan lagi membiarkan pendatang muda Indonesi tersesat dalam sedang keberlanjutan perputaran roda pembaharuan zaman.

Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas
Trisakti serta Universitas
Pertahanan RI (UNHAN)

(*)

Artikel ini disadur dari Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman