Ibukota – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dimaksud dilakukan pada Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut tambahan fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar tak menghambat daya saing lapangan usaha nasional dalam berada dalam persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku perniagaan kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang peningkatan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, dan juga serangkaian produksi dari di negeri yang digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang terlibat di pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang dan juga jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha di negeri agar tambahan kuat dan juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang tersebut harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima tambahan berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemakaian komoditas pada negeri tidak cuma perihal kepentingan ekonomi, tapi juga tentang merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata masalah bilangan bulat atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan belaka menggerakkan sektor untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer bidang lokal agar meningkat kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
