JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) terus berikrar pada mengatasi pembaharuan iklim, khususnya terkait penurunan emisi karbon. Hal ini dikatakan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Sebagai National Focal Point Agenda Iklim Global untuk Indonesia, KLHK bersatu Kementerian Friends of NDC juga juga sama-sama para pemangku kepentingan, berdiskusi di rangka perampungan update NDC yang mana kedua, pada kegiatan Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024.
Menteri Siti Nurbaya di arahannya menyampaikan, perjalanan jadwal iklim dalam Indonesia, selama 10 tahun dengan tahapan kerja komitmen Indonesia melalui Intended-NDC, Updated-NDC, Enchanced-NDC serta untuk pada waktu ini dengan Second-NDC.
“Perjalanan dan juga tahapan penting peran di komitmen iklim Indonesia harus dipahami dan juga implementasinya dan juga keberhasilannya hingga sekarang pada tahun 2024,” kata Menteri Siti di keterangannya, Kamis (22/8/2024).
“Sebelumnya kita telah terjadi menegaskan NDC pada Paris Agreement serta submitt ke PBB pada New York tahun 2016 dengan hitungan 29 persen; dan juga sebelumnya NDC pada era pemerintahan sebelumnya dengan bilangan bulat 26 persen NDC (dalam rezim Protokol Kyoto),” tambahnya.
Menteri Siti menjelaskan, pihaknya sanggup membedakan dengan jelas konvensi di rezim Kytoto Protokol; juga Konvensi pada rezim Paris Agreement, dengan rambu-rambu yang tersebut berbeda dan juga mengakibatkan konsekuensi yang berbeda bagi negara pihak termasuk bagi kerja-kerja kita di dalam Indonesia.
“Dalam hampir 10 tahun ini hasilnya secara umum diakui internasional cukup baik,” instruksi Menteri Siti Nurbaya.
Lebih lanjut Menteri menegaskan, setiap negara memiliki kewajiban memenuhi komitmen pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan juga di pengembangnnya dengan guidelines kemudian rambu-rambu yang mana ditegaskan pada konvensi UNFCCC.
Menurutnya, Indonesia sudah mengembangkan langkah-langkah di rencana iklim dengan mengikuti konvensi global pada rambu-rabu dasar Pancasila kemudian UUD 1945.
“Saya terus menerus meminta-minta untuk seluruh jajaran KLHK untuk terus-menerus menggunakan pisau analisis Pancasila dan juga UUD 1945 untuk setiap program internasional yang digunakan dilaksanakan di area Indonesia/KLHK, untuk komitmen global yang wajib kita penuhi,” ujarnya.
