JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Sumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang digunakan melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang dimaksud umum di tempat wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dimaksud dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, juga Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang mana sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidak ada sangat berbeda dengan apa yang tersebut kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie pada keterangannya dikutip, Mingguan (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu aksi baru yang dimaksud disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya kemudian pola keberadaan keluarga lalu kroni sang khalifah yang dimaksud pada waktu itu bermewah-mewahan lalu senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila dan juga UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang digunakan sama-sama terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa lalu.
“Saya kira bukan ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tidak ada sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang mana sudah ada dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa jadi dipertanggungjawabkan dan juga faktanya tetap memperlihatkan eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar ketika ini yang tersebut warga Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia sudah ada terbiasa hidup di keberagaman suku, agama, lalu budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk serta jadi pengumuman mayoritas pada Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tidaklah bisa saja dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an dikarenakan praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh dikarenakan itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang dimaksud terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia bisa saja merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah pada pada orang Indonesia yang beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tiada perlu diganti, dikarenakan selama ini relatif mampu merangkum keberagaman yang digunakan ada. Intinya, apa yang mana diterapkan di area Timur Tengah sana belum tentu sanggup diterapkan dalam sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang dimaksud telah termaktub pada Al-Qur’an. Jika hanya Tuhan menghendaki manusia ini mempunyai latar belakang yang tersebut sama, tentu mudah cuma bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan pada perbedaan agar masing-masing dari merekan bisa saja saling memahami, mengenali, kemudian menghormati.
Ia berharap agar penduduk Indonesia masih waspada terhadap provokasi yang kemungkinan besar ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tak lebih tinggi dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang dimaksud dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap rakyat Indonesia bukan bosan untuk terus belajar serta mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang digunakan sudah pernah teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, juga Muhammadiyah.
“Oleh oleh sebab itu itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di area Indonesia itu diharapkan bisa jadi memberikan penjelasan tentang apa itu agama, lalu bagaimana posisinya di suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang digunakan beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang dimaksud kuat,” pungkasnya.
