Jakarta – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidaklah ada pembatasan pembelian komponen bakar minyak atau BBM bersubsidi.
“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga ketika ditemui ke Kantor Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian ke Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Airlangga mengungkapkan pemerintah masih mempersiapkan skenario acara yang dimaksud kemudian akan datang dilaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hingga sejauh ini, Airlangga meminta-minta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar kegiatan dapat tepat sasaran. “Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.
Airlangga hari ini mengadakan pertarungan dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan juga Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi juga UKM Teten Masduki, dan juga Menteri Tenaga kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Menteri KKP menyatakan pertarungan yang dimaksud mengeksplorasi persoalan kebijakan BBM. Dia pun mengumumkan tidaklah ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi mengemukakan sejauh ini pemerintah belum mengeksplorasi tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden Jokowi pada saat ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.
Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman serta Pengembangan Usaha Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyatakan pemerintah berusaha mencapai pengetatan pengaplikasian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat menghurangi jumlah agregat penyaluran subsidi terhadap pemukim yang digunakan tiada berhak.
Pernyataan itu Luhut komunikasikan ketika mendiskusikan permasalahan penyelenggaraan BBM yang tersebut berhubungan dengan defisit APBN 2024. Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.
Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk memacu alternatif perwakilan bensin melalui bioetanol.
ANTARA
Artikel ini disadur dari Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi
