Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang digunakan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tak sanggup bersifat wajib lalu mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga ketika ini kesadaraan rakyat Negara Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.
Faisal menegaskan, di daerah-daerah, rakyat tak memikirkan asuransi kendaraan dikarenakan ada keperluan tambahan mendesak seperti konsumsi untuk pangan. “Kenapa harus diwajibkan kalau penduduk merasa tidak ada ada risikonya. Hal ini akan kesulitan sebab di pedesaan misalnya tidak ada ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini memiliki kemungkinan meningkatkan inflasi,” ujar Faisal ketika ditemui usai berubah menjadi pembicara ke forum non-bank financial ke Jakarta, Hari Jumat 26 Juli 2024.
Faisal menambahkan, kebijakan yang dimaksud tidaklah perlu dieksekusi di waktu dekat. Menurutnya tak semua negara berhasil meningkatkan sektor bidang keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan sektor sektor keuangan. Sehingga berikutnya bisa saja memicu peningkatan partisipasi penduduk pada berasuransi. “Tapi ini langkah yang tersebut harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana dapat kalau pertumbuhan kegiatan ekonomi mentok di dalam 5 persen saja,” ujarnya.
Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan juga Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi memaparkan rendahnya partisipasi penduduk untuk terlibat pada asuransi dipicu akibat minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.
“Tanpa literasi pemukim bukan tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi bisa jadi dilaksanakan kemudian keinginan itu akan muncul. Kalau saya tidaklah punya produk-produk asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang mana edukasi itu yang digunakan penting terus-menerus dilakukan,” katanya.
Ogi menyatakan pada waktu ini paradigma masalah asuransi wajib diubah. Dia menilai, kesadaran komunitas terhadap barang jasa keuangan bukan mampu dikerjakan secara instan. “Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki,” katanya.
Pilihan editor: Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian mengenai Wajib Asuransi Kendaraan
Artikel ini disadur dari Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak
