Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menggerakkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi inisiatif hilirisasi nikel yang mana direalisasikan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto mengkaji kehancuran lingkungan yang disebabkan maraknya proses lanjut juga penambangan nikel di era Jokowi tidak ada sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto menyampaikan era Jokowi melakukan proses pengolahan lebih lanjut nikel secara ugal-ugalan. Selain menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, Mulyanto mengawasi masih banyak rakyat miskin di dalam sekitar tambang. Di ketika bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kecacatan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang mana justru muncul ke tempat kaya sumber daya alam atau wilayah yang dimaksud digencarkan inisiatif pengembangan lebih lanjut yang tersebut kerap disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini wajib diteliti lebih banyak pada oleh pemerintahan lalu para ahli,” kata Mulyanto pada keterang tercatat yang dimaksud diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya proses lanjut nikel dapat mendongkrak perekonomian komunitas lokal. Persoalan kemiskinan pada area penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu oleh sebab itu buruknya pengelolaan dana bagi hasil juga pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang besar sekalipun bukan berdampak bagi kesejahteraan rakyat atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto mengutarakan selama ini masyarakat lokal belaka melibatkan sebagai pekerja kasar dalam pertambangan nikel sebab terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya sanggup memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa jadi menempati sikap strategis di lapangan usaha nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku selama ini secara komprehensif diantaranya efisiensi dana penyelenggaraan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor komoditas nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun memacu penghentian pengerjaan smelter kelas satu yang mana menghasilkan kembali produk-produk nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita wajib menggalakkan proses pengolahan lebih lanjut nikel dengan nilai tambah membesar sehingga efek gandanya bagi warga meningkat dengan memulai pembangunan pabrik smelter yang memproduksi nikel berkadar besar seperti stainless steel, baterai. Selain itu diperlukan audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang digunakan rawan kebakaran sehingga mengakibatkan orang yang terdampar jiwa pekerja yang dimaksud tidaklah sedikit,” tegasnya.
Pilihan editor: Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini adalah Respons Stafsus ESDM
Artikel ini disadur dari Politisi PKS Ingatkan Prabowo Subianto Evaluasi Program Hilirisasi Nikel
