JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB kemudian HGU selama beratus-ratus tahun merupakan sesuatu yang tersebut kebablasan.
Andrinof menilai penanam modal atau para pelaku usaha akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika mengawasi kesempatan industri di area kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif terhadap para investor, kebijakan yang dimaksud justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU kemudian HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov di acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan lalu 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ di area Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, prospek usaha akan tercipta ketika sebuah habitat hidup serta tumbuh di dalam sebuah wilayah. Maka yang digunakan penting untuk dipastikan adalah konstruksi sistem ekologi kota terlebih dahulu sebelum mengundang pemodal masuk ke IKN.
“Biar cuma nanti kalau kesempatan bidang usaha itu muncul otomatis penanam modal baru akan tertarik, yang saya ingatkan sekarang ga mungkin saja kan pemodal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang pemodal yang digunakan mau taruh Rp50 triliun itu tidak ada logis,” tambahnya.
Seperti diketahui ketika ini eksekutif mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) untuk calon pemodal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon pemodal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok belaka 20% dari proyeksi permintaan dana pengerjaan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan bisnis memegang harapan besar untuk keberlangsungan lalu keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
