JAKARTA – PT PLN (Persero) dan juga Serikat Pekerja PLN berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) guna memverifikasi akselerasi transisi energi di tempat Tanah Air berjalan dengan mengutamakan fondasi Good Corporate Governance (GCG). Upaya ini tercermin melalui kegiatan Penerangan Hukum bertajuk ‘Strategi Pengamanan Pengadaan Barang/Jasa lalu Pemulihan Aset pada lingkungan PLN’ yang dimaksud diselenggarakan di dalam DKI Jakarta pada Awal Minggu (12/8/2024).
Dalam kesempatan yang disebutkan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI Reda Manthovani mengapresiasi langkah PLN yang dimaksud pada waktu ini tiada belaka bertugas menghadirkan listrik yang digunakan andal, tetapi juga menjawab tantangan global pada hal transisi energi.
“Kami membantu penuh strategi transisi energi yang digunakan dijalankan oleh PLN. Kejaksaan akan mendampingi sejak perumusan kebijakan, perencanaan, hingga pengadaan. Kami juga siap membantu di pengamanan kemudian pemulihan aset negara, agar PLN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa hambatan hukum,” ujar Reda.
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI Reda Manthovani mengapresiasi langkah PLN yang tersebut pada waktu ini tak semata-mata bertugas menghadirkan listrik yang digunakan andal, tetapi juga menjawab tantangan global di hal transisi energi. (Foto: dok PLN)
Reda menekankan pentingnya upaya sertifikasi aset yang tersebut terus diadakan perseroan. Pihaknya juga siap memberikan dukungan hukum untuk meyakinkan seluruh aset PLN terlindungi dengan optimal.
“Kolaborasi ini penting untuk menjamin tidak ada ada permasalahan hukum yang dimaksud dapat mengganggu operasional PLN. Kami akan terus mendampingi PLN agar seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan hukum yang tersebut berlaku, sehingga PLN dapat fokus menjalankan tugasnya untuk melakukan konfirmasi ketersediaan listrik di tempat seluruh Indonesia,” tutur Reda.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan pentingnya dukungan dari Kejaksaan Agung di menjalankan tugas-tugas besar PLN, khususnya pada menghadapi tantangan inovasi iklim dan juga transisi energi dari materi bakar fosil menuju energi terbarukan. (Foto: dok PLN)
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan pentingnya dukungan dari Kejaksaan Agung di menjalankan tugas-tugas besar PLN, khususnya di menghadapi tantangan inovasi iklim dan juga transisi energi dari substansi bakar fosil menuju energi terbarukan.
“Kami berada di dalam persimpangan jalan. Tindakan PLN saat ini tak semata-mata menyediakan listrik, tetapi juga berkontribusi pada upaya menurunkan emisi gas rumah kaca,” katanya.
Darmawan juga memaparkan bahwa PLN dengan pemerintah sudah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terhijau pada sejarah dengan penambahan kapasitas pembangkit 75 persen berbasis energi baru terbarukan (EBT) lalu 25 persen berbasis gas hingga 2040. Sehingga, beliau mengamati dukungan Kejaksaan Agung akan penting untuk meyakinkan upaya jangka panjang ini berhasil.
“Dengan adanya dukungan, kami dapat tambahan percaya diri. Pekerjaan mulia dari bangsa juga negara ini kita laksanakan dengan baik, semuanya diberikan kemudahan dan juga kekuatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN M Abrar Ali menyatakan bahwa Serikat Pekerja PLN sangat solid untuk menyukseskan rencana transisi energi. Pihaknya sadar, sebagai lokomotif transisi energi pada tanah air, PLN perlu menjalin kolaborasi dengan terus meningkatkan sumber daya manusia perusahaan demi menghadapi berbagai tantangan baru dalam era pembaharuan iklim.
“Kami menginisiasi kegiatan hari ini untuk memulai pembangunan PLN menjadi perusahaan yang digunakan tambahan gesit lalu tambahan efektif,” ucap Abrar.
