JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan masalah pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Angka yang disebutkan turun tajam dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang disebutkan menurutnya hal yang digunakan biasa pada transisi pemerintahan. Basuki menyinggung perihal pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga semata-mata Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada ketika Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan menerbitkan file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang mana memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki pada waktu ditemui pada kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN di tempat 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut ia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja dijalankan oleh eksekutif untuk memberikan ruang fiskal yang lebih banyak luas untuk Presiden serta Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan inisiatif prioritasnya.
Meski demikian, Basuki menyatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih sebagai pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud bisa jadi ditambah, tergantung arah inisiatif presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, juga Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang tersebut disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa inisiatif pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebar di area seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebut tersebar pada seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, perkembangan jalan tol akan sangat lebih tinggi kecil dari apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 perkembangan jalan tol yang digunakan dijalankan menggunakan APBN totalnya hanya saja 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih lanjut banyak ada dukungan proyek konstruksi yang mana akan segera dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang tersebut membidangi urusan konektivitas jalan dan juga jembatan juga akan segera menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan juga perkembangan jembatan.
