Rekomendasi Muktamar VI PKB: Usul Pilpres lalu Pileg Dipisah hingga Presidential Threshold Jadi 10%
JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka mengajukan permohonan agar adanya pemisahan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) juga pemilihan legislatif (pileg).
Rekomendasi itu disepakati dari hasil Muktamar VI PKB yang mana diselenggarakan di tempat Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Hari Minggu (25/8/2024). “PKB menyokong pada pemilihan raya 2029 yang dimaksud akan datang, pemilihan presiden lalu pemilihan legislatif untuk dipisah pelaksanaannya,” ujar Ketua DPP PKB Nihayatul Wafiroh ketika jumpa pers.
Selain itu, kata dia, Muktamar VI PKB juga merekomendasikan agar adanya penurunan ambang batas pencalonan presiden dari 20% menjadi 10%. Ia menuturkan, turunnya ambang batas itu sanggup diterapkan pada Pilpres 2029.
“Hasil Muktamar juga merekomendasikan presidential threshold yang dimaksud sekarang 20%. Muktamar merekomendasikan cukup 10% presidential threshold kita pada pilpres 2029 yang mana akan datang,” tutur Nihayatul.
Selain itu, kata dia, Muktamar VI PKB juga mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga Dewan Security PBB untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Ia mengatakan, PKB juga memohonkan negeri Israel melaksanakan hasil tersebut.
“Jadi kita merekomendasikan, mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian Dewan Keselamatan PBB Untuk mengeksekusi langkah International court of justice yang mana mengakui Palestina adalah negara juga memaksa negara Israel untuk melaksanakan seluruh hasilnya,” tutur Nihayatul.
Di sisi lain, Nihayatul menjelaskan, Muktamar VI PKB mengajukan permohonan pemerintah tegas menindak praktik judi online dan juga pinjaman online. Ia juga menyarankan, hal itu juga perlu diadakan dengan meningkatkan literasi masyarakat.
“Sehingga kita tidaklah hanya saja melarang tapi juga melakukan institusi belajar terhadap masyarakat. Sehingga ini sejalan semuanya,” pungkasnya.
