Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
EKONOMI pengerjaan area tak dapat dipisahkan dari peran Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD). Hal yang disebutkan lantaran APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah tempat pada merancang serta mengimplementasikan program-program pengerjaan yang tersebut berdampak segera pada kesejahteraan masyarakat.
Ironisnya, sebagian besar alokasi APBD ketika ini masih tambahan sejumlah digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi untuk kegiatan Pembangunan yang dimaksud diinginkan masyarakat. Ketergantungan pada belanja rutin – seperti penghasilan serta tunjangan pegawai – memproduksi ruang fiskal yang digunakan tersedia untuk penyelenggaraan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan perekonomian wilayah menjadi sangat terbatas. Tatkala sebagian besar dana APBD terserap untuk belanja pegawai, maka inisiatif-inisiatif strategis untuk pengembangan wilayah menjadi terhambat.
Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar dana pengiriman dari pemerintah pusat – seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa (DD) – sebagian besar sudah pernah ditentukan penggunaannya (earmarked). Sehingga, keberadaan earmarking mutlak memangkas fleksibilitas pemerintah wilayah di mengalokasikan dana sesuai dengan keinginan kemudian prioritas lokal. Akibatnya, keluhan terhadap kekurangan anggaran untuk program-program yang dimaksud dianggap penting oleh pemerintah tempat pun kerap tak terhindarkan.
Salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah ialah dengan menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkuatan PAD tidak hanya sekali sekadar pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Menguatkan PAD menjadi penting akibat sumber pendapatan yang disebutkan lebih lanjut fleksibel penggunaannya dibandingkan dengan dana transaksi dari pemerintah pusat.
Pemerintah tempat mutlak akan miliki lebih banyak sejumlah keleluasaan pada merancang dan juga melaksanakan inisiatif pengerjaan yang tersebut sesuai dengan keinginan dan juga kemungkinan daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Pendapatan dari sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, lalu hasil pengelolaan kekayaan area yang dipisahkan, dapat digunakan tambahan leluasa sesuai keinginan kemudian prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, Pemda lebih besar leluasa menggunakan PADnya untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan yang tersebut bersifat strategis serta berdampak segera pada kesejahteraan masyarakat.
Kendati demikian, meningkatkan PAD bukanlah tugas yang mudah serta sampai pada waktu ini, masih banyak tempat yang digunakan belum mampu kemudian memiliki prospek sumber daya dunia usaha yang digunakan memadai untuk meningkatkan PAD secara signifikan.
Tantangan juga Prospek Pajak Daerah pada Kerangka UU HKPD
Salah satu pilar utama pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara otoritas Pusat kemudian otoritas Daerah (UU HKPD) adalah peningkatan kemampuan pajak area atau local taxing power. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kemandirian fiskal pemerintah area pada rangka mengupayakan konstruksi yang digunakan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang mana diatur pada UU yang dimaksud adalah inovasi proporsi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari sebelumnya 70:30 (70% untuk provinsi dan juga 30% untuk kabupaten/kota) menjadi 30% untuk provinsi dan juga 70% untuk kabupaten/kota.
Kebijakan ini juga mencakup Pajak Barang dan juga Jasa Tertentu (PBJT), di tempat mana kewenangan pengelolaannya lebih besar berbagai diserahkan untuk daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan wilayah kemudian memberikan insentif bagi pemerintah wilayah untuk lebih besar proaktif pada menggali peluang pajak lokal.
Perubahan proporsi yang disebutkan mempunyai dampak signifikan terhadap upaya penguatan fiskal daerah. Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, realisasi penerimaan PKB nasional mencapai Mata Uang Rupiah 35,2 triliun, di area mana sebelumnya 70% diterima oleh pemerintah provinsi kemudian 30% oleh kabupaten/kota. Kini, dengan adanya inovasi kebijakan, diharapkan kabupaten/kota akan lebih lanjut miliki insentif untuk meningkatkan penerimaan PKB dengan upaya-upaya yang tersebut lebih tinggi maksimal, seperti memperbaiki sistem penagihan pajak, meningkatkan pelayanan wajib pajak, dan juga menjaga dari terjadinya kebocoran pajak.
