JAKARTA – otoritas melalui Kementerian Lingkup Kemaritiman lalu Pengembangan Usaha melakukan konfirmasi tidak ada akan mencabut BBM subsidi di area masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Area Kesepahaman Infrastruktur juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang tersebut lebih lanjut besar ketimbang BBM dengan zat sulfur yang tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jikalau eksekutif mau menghadirkan BBM rendah sulfur di tempat masyarakat.
“Kita tiada ada naikan harga jual BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang dimaksud nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang tersebut membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, eksekutif akan memberikan kompensasi terhadap Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidak ada berdampak pada harga jual jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang dimaksud untuk melakukan penutupan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan nilai BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM serta dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang digunakan dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya pada waktu ini subsidi BBM yang mana digelontorkan tidaklah tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang mana seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh rakyat kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau ia pendapatan kecil mungkin saja naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang digunakan lebih besar besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm lebih banyak banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang mana seharusnya dinikmati oleh penduduk yang mana ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang digunakan lebih lanjut kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
