JAKARTA – Rencana gabungan alias merger perusahaan pelat merah di dalam sektor infrastruktur mandek dalam tangan Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Padahal, surat konsolidasi perseroan di area bidang Karya telah disodorkan Kementerian BUMN sejak beberapa waktu lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, surat rencana merger telah pada meja Basuki Hadimuljono, yang digunakan sekarang belum ditandatangani. Sehingga, Kementerian BUMN masih harus mengawaitu persetujuan tersebut.
“Kami tetap memperlihatkan mengawaitu konsolidasi karya yang tersebut sedang ada dalam meja Pak Menteri PUPR, kita tunggu saja,” ujar Erick ketika ditemui pada Mandiri Digital Tower, Ibukota Indonesia Barat, Rabu (18/9/2024).
Adapun, BUMN karya yang tersebut dilebur di dalam antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan juga PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya serta Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.
Ditemui dalam tempat terpisah, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan, proses peleburan BUMN karya masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.
Dia mencontohkan, Hutama Karya kemudian PT Waskita Karya. Nantinya, WSKT akan menjadi anak bisnis HK. Namun, pada proses konsolidasi pemegang saham harus melakukan konfirmasi keuangan kedua BUMN karya ini sehat.
“Udah (disepakati) sebanding Pak Bas mirip Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, sebab harus dilihat pembukuannya yang digunakan sehat HK sejenis Waskita-nya,” ujar Rabin pada waktu ditemui di tempat kawasan DKI Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
