Kata Heru Budi masalah Rencana Sekolah Swasta Gratis di dalam DKI
Jakarta – pemerintahan Provinsi DKI DKI Jakarta masih mengeksplorasi mengenai rencana kebijakan sekolah gratis untuk sekolah swasta. Saat ini, anggaran Pemprov DKI Ibukota untuk pembiayaan sekolah sebesar 20 persen juga sudah ada melebihinya.
Penjabat (Pj) Pengurus DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi hal itu, khususnya di upaya pengadaan sekolah swasta gratis, apakah Ibukota dinilai mampu di segi pembiayaan. “Anggaran bermetamorfosis menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Artinya kalau sesuai aturan (sudah) melebihi yang digunakan ditetapkan. Ya sekarang 23 (persen),” kata ia di Kantor DPRD DKI Ibukota Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2025.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI DKI Jakarta mengumumkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Mata Uang Rupiah 81,7 triliun. Tapi faktanya, pemakaian anggaran sekolah pada waktu ini melebihi bilangan 20 persen.
Meski kebijakan sekolah swasta gratis dinilai dapat menguras APBD kemudian membludaknya pemakaian anggaran pendidikan, Heru mengutarakan hal itu justru harus diperjuangkan untuk kebaikan anak-anak di DKI Jakarta, teristimewa yang digunakan tidaklah tertampung di kuota penerimaan kontestan didik baru (PPDB) sekolah negeri.
“Saya berharap adik-adik, anak-anak kita dapat sekolah gratis semua. Tentunya nanti yang dimaksud pada swasta koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta,” kata Heru.
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengungkapkan awal mula wacana sekolah swasta gratis itu muncul dari amanah Mahkamah Konstitusi. “MK mengamanahkan sekolah gratis untuk swasta juga negeri,” kata Budi, Kamis.
Anggaran pengadaan sekolah gratis juga berubah menjadi prioritas utama di jatah anggaran 20 persen. Jika ada sisa, anggaran bisa jadi dipakai untuk hal lain, salah satunya perekrutan guru.
“Yang diutamakan sekolah gratis. Baru nanti bisa saja menganggarkan lain,” kata Budi.
Budi membenarkan, fakta penyelenggaraan anggaran lembaga pendidikan pada waktu ini telah melebihi batas yang mana ditetapkan sebesar 20 persen dari APBD. Saat ditanya apakah nanti Ibukota mampu pada pengadaannya sekolah gratis, ia tidaklah menjawab pasti. “Ya mudah-mudahan mampu,” ujarnya.
Mengenai bagaimana kriteria sekolah swasta yang digunakan seperti apa yang tersebut akan segera digratiskan serta ada berapa sekolah swasta di dalam DKI Jakarta, Disdik belum merincikannya.
Artikel ini disadur dari Kata Heru Budi soal Rencana Sekolah Swasta Gratis di DKI




