Jakarta – Kepala Area Advokasi Perhimpunan Pendidikan kemudian Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan nasib guru setelahnya Kementerian Pendidikan, Investigasi juga Teknologi (Kemendikbudristek) mengahapus jurusan IPA, IPS lalu Agama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) pada implementasi Kurikulum Merdeka.
“Memang ada persoalannya. Pertama, saat ini diterapkan ke sekolah anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman terhadap Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.
Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa sekadar yang dimaksud harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas. “Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya.
Hal itu akibat sekolah akan datang cenderung menyesuaikan sumber daya manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tidak ada akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menghasilkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang tersebut dihindari.
Iman cemas kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang tersebut tidak ada kebagian jam mengajar. Terutama berpengaruh terhadap sertifikasi mereka. “Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu khususnya sebab kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya.
Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan datang membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing. “Idealnya ini akan ada sejumlah simulasi kelas dikarenakan siswa bebas memilih,” tuturnya.
Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih banyak fleksibel bagi siswa karea bukan dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Agama. Sehingga tiada ada diskriminasi prodi pada saat hendak melanjutkan kuliah.
Kemendikbudristek baru sekadar mengumumkan menghapus penjurusan ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA yang dimaksud akan segera diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum serta Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Investigasi lalu Teknologi atau Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan peniadaan jurusan di dalam SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang tersebut sudah ada diterapkan bertahap sejak 2021.
Sampai 2024, penerapan Kurikulum Merdeka sudah ada mencapai 90 sampai 95 persen untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga SMA atau SMK.
“Pada kelas 11 dan juga 12 SMA murid yang digunakan sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara tambahan leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan juga aspirasi studi lanjutnya,” kata Anindito dihubungi Tempo melalui arahan singkat pada Jumat, 19 Juli 2024.
Dia menggambarkan bagi murid yang digunakan ingin melanjutkan kuliah ke bidang teknik bisa jadi memilih pelajaran seperti matematika, fisika tanpa mengambil pelajaran biologi. “Sebaliknya jikalau murid ingin mengambil kedokteran sanggup menggunakan jam pelajaran untuk mapel biologi juga kimia. Tanpa harus mengambil matematika tingkat lanjut,” paparnya.
Anindito berharap hal itu dapat lebih banyak membantu fokus siswa pada merancang pengetahuan yang digunakan relevan untuk minat serta rencana studi murid selanjutnya.
Pilihan editor: Pengamat Skor Pengangkatan Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu sebagai Kompromi Transisi
Artikel ini disadur dari P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar
