Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, juga Bahasa di dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Bidang Studi Pengetahuan Alam (IPA), Pengetahuan Pengetahuan Sosial (IPS), lalu Bahasa di dalam jenjang institusi belajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan di SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan lalu Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru jikalau jurusan-jurusan yang dimaksud dihapus di dalam SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang disebutkan dapat mempengaruhi jumlah total keperluan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Lingkup Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru pasca Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang disebutkan sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, di mana ini diterapkan ke sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa belaka yang tersebut harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu oleh sebab itu sekolah akan segera cenderung menyesuaikan Sumber Daya Individu (SDM) atau guru. “Boleh jadi pada saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang disebutkan bukan akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan menghasilkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan datang ada mata pelajaran yang tersebut dihindari.

Iman takut kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang tersebut tak kebagian jam mengajar, khususnya berpengaruh untuk sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa lantaran kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan segera membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada banyak simulasi kelas dikarenakan siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih tinggi fleksibel bagi siswa lantaran bukan dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tak ada diskriminasi prodi sewaktu hendak melanjutkan kuliah.