Jakarta – Pasal yang tersebut memberikan kewenangan pemerintah untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi akibat dinilai bisa saja menjurus ke permasalahan SARA atau suku, agama, ras serta antargolongan.
Adalah Rega Felix, orang dosen sekaligus advokat, yang digunakan mengajukan uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf j kemudian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral serta Batu Bara ke MK.
Ia minta Mahkamah mengatur ketentuan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada Undang-Undang Pertambangan Mineral lalu Batu Bara (Minerba) dilaksanakan tanpa didasari pertimbangan SARA.
“Pada pokoknya adalah norma pasal yang dimaksud diuji memberikan ruang kewenangan terlalu luas untuk pemerintah untuk memberikan IUPK secara prioritas, merugikan hak konstitusional pemohon oleh sebab itu ternyata pemerintah dapat memberikan IUPK secara prioritas dengan berbasis terhadap ormas keagamaan,” kata Rega di sidang pemeriksaan pendahuluan dalam Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Menurut dia, pemberian IUPK pertambangan berbasis ormas keagamaan mengakibatkan kekayaan alam Negara Indonesia harus dibagi berdasarkan pertimbangan golongan atau denominasi keagamaan tertentu.
Ia gelisah keadaan yang dimaksud mengakibatkan permasalahan sosial lalu merugikan rakyat Indonesia yang digunakan bukanlah bagian dari ormas keagamaan.
“Adanya pasal pada UU Minerba yang memberikan ruang untuk pemerintah untuk memberikan IUPK secara prioritas menyebabkan dimungkinkannya membagi-bagi kekayaan alam berbasiskan untuk golongan, bahkan berdasarkan SARA,” katanya.
Selain itu, ia juga mengaku takut pemberlakuan pasal yang dimaksud mengakibatkan perebutan sumber daya alam melawan nama agama yang tersebut akhirnya mengakibatkan Negara Indonesia terdampar pada sektarianisme.
“Jika telah terjadi sektarianisme yang tersebut berkompetisi merebut SDA berhadapan dengan nama agama, Negara Indonesia dapat masuk ke pada jurang perpecahan yang sulit dipulihkan,” katanya.
Bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang mana diuji yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat pada pengelolaan Pertambangan Mineral kemudian Batubara, berwenang: melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas.
Sementara itu, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba berbunyi: Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari otoritas Pusat.
Lebih lanjut, Rega menyampaikan kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap ormas keagamaan tak memenuhi parameter kebijakan afirmatif.
Menurut dia, makna kata “prioritas” pada pasal yang diuji tidaklah memiliki batasan yang digunakan jelas.
“Berdasarkan hal tersebut, maka makna prioritas perlu diberikan tafsir konstitusional,” ujar Rega.
Dalam petitumnya, Rega meminta-minta untuk MK agar Pasal 6 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba diubah menjadi: Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa didasari untuk pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan juga antargolongan.
Kemudian, Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Minerba dimaknai menjadi: Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan mencoba dari pemerintah pusat tanpa didasari untuk pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, juga antargolongan.
Sidang perdana Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024 itu dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan didampingi M. Guntur Hamzah serta Arsul Sani. Sebagaimana hukum acara pengujian undang-undang, hakim konstitusi memberikan nasihat untuk pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan.
Arsul Sani, salah satunya, memohon pemohon untuk memperjelas maksud permohonannya. Ia menyarankan pemohon untuk memikirkan konsekuensi yang timbul apabila permohonannya dikabulkan.
“Konsekuensi dari pemaknaan yang dimaksud saudara mohon, maka pemerintah nanti, kalau dikabulkan, tak boleh memberikan IUPK terhadap rakyat hukum adat dikarenakan berdasarkan suku. Gimana, dong?” katanya.
Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki permohonannya selama 14 hari. Naskah perbaikan diserahkan ke Kepaniteraan MK selambat-lambatnya pada 6 Agustus 2024.
Pemerintah Bagi-bagi IUPK ke Ormas Keagamaan
Bagi-bagi izin konsesi tambang itu bermula dari janji Presiden Jokowi di muktamar Nahdlatul Ulama (NU) pada Desember 2021. Saat itu, Jokowi berjanji hendak membagikan IUP terhadap generasi muda NU sebagai upaya pemberdayaan warga untuk keadilan kesejahteraan.
“Saya juga mau memberi konsesi Minerba, yang mana pengin bergerak dalam bidang usaha nikel misalnya atau batu bara atau tembaga. Silakan,” kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan pemberian izin konsensi ini bertujuan untuk memperkokoh kemandirian juga kewirausahaan sosial ke Nahdlatul Ulama serta berubah jadi bagian penting dari kebijakan perubahan yang digunakan sedang direalisasikan oleh pemerintah. Terutama, perubahan fundamental hijau yang tersebut berkelanjutan dan juga inklusif, perubahan digital perekonomian juga meningkatkan kelas UMKM.
Kemudian, pada Senin, 31 Januari 2022 Jokowi menyatakan pemerintah akan segera merealisasikan pemberian izin konsensi lahan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Izin konsensi tersebut, kata Jokowi, akan diberikan untuk digarap secara profesional.
“Sudah saya siapkan (konsesi). Saya pastikan yang dimaksud gede, enggak mungkin saja saya memberikan ke NU yang dimaksud kecil-kecil,” ujar Jokowi pada waktu mengunjungi pengukuhan pengurus PBNU dalam Balikpapan, Senin, 31 Januari 2022.
Jokowi kemudian meneken revisi Peraturan eksekutif (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Acara Usaha Pertambangan Mineral dan juga Batu Bara berubah menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024 pada Kamis, 30 Mei 2024.
Dalam beleid yang disebutkan terdapat aturan baru yang digunakan memberikan kesempatan organisasi massa atau ormas keagamaan untuk miliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Pada 22 Juli 2024, Jokowi meneken Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024, yang dimaksud memberikan kewenangan Menteri Pengembangan Usaha membagikan izin mengurus tambang bagi organisasi penduduk keagamaan.
Perpres terbaru ini sebagai inovasi menghadapi Perpres No. 70 Tahun 2023. Perpres ini juga mengakomodasi Peraturan otoritas (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Acara Usaha Pertambangan Mineral dan juga Batubara yang tersebut terlebih dahulu diteken Jokowi.
Ada tiga nomor yang ditambahkan pemerintah pada pasal 1: Pertama pada poin 5a, perihal Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di dalam wilayah izin bisnis pertambangan khusus.
Kedua pada poin 5b, masalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) – sebagai payung hukum pemerintah melakukan perjanjian dengan perusahaan berbadan hukum Indonesi untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. Ketiga ke poin 6a, persoalan Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus di (WUPK) wilayah yang digunakan diberikan untuk pemegang IUPK.
PP Nomor 25 Tahun 2024 memperbolehkan ormas keagamaan menjalankan tambang. Tetapi, belum mengatur secara rinci tata cara pemberian izin tambang. Aturan ini mengganti PP Nomor 96 Tahun 2021.
PBNU, yang digunakan sejak awal siap menerima IUPK, mendapat konsesi tambang batu bara bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).
PT KPC, yang tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, grup Bakrie, memegang konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang berakhir pada Desember 2021. Pada awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, namun dengan wilayah konsesi yang digunakan menciut dari 84.938 hektare bermetamorfosis menjadi 61.543 hektare. Lebih dari 20 ribu hektare eks lahan PT KPC ini diproyeksikan diserahkan untuk PBNU.
Setelah PBNU, Muhammadiyah menyatakan siap mengatur lahan tambang yang mana dtawarkan pemerintah untuk ormas keagamaan.
Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesi (PGI), Pertemuan Waligereja Negara Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), kemudian Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sudah ada menyatakan menolak IUPK.
ANTARA | TIM TEMPO
Piilihan Editor Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Periode Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di dalam Sana Pekan Depan?
Artikel ini disadur dari Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya
