CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai pada perseteruannya dengan PKB menimbulkan prihatin banyak pengasuh pondok pesantren. Langkah yang disebutkan dinilai berpotensi memecah belah ulama dan juga kian terpencil menyebabkan PBNU ke ranah kebijakan pemerintah praktis.
“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang digunakan menggalang massa kiai di area Jombang lalu sebagian tempat lain. Kami menilai situasi ini akan mengakibatkan polarisasi di dalam kalangan kiai kemudian pengasuh pesantren di tempat lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi keberadaan Nahdiliyin pada akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, Rabu (14/8/2024).
Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah urusan politik praktis merupakan langkah mundur. Dengan menarik ke urusan politik praktis, maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas kebijakan pemerintah yang dimaksud wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas kebijakan pemerintah lain.
“Dan itu tiada sesuai dengan khittoh atau semangat dasar establishment NU oleh para muassis yang mana terdiri dari kiai serta pengasuh pesantren di tempat masa lalu,” katanya.
Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di tempat melawan semua golongan, kemudian menjadi penengah ketika terjadi polarisasi pada masyarakat. Semangat inilah yang mana hari-hari ini kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir PBNU tambahan tampak sebagai entitas kebijakan pemerintah daripada entitas sosial-kemasyarakatan.
“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang digunakan berebut jatah tambang, yang terlibat dukung-mendukung di Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” ungkapnya.
Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang mana kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan PBNU telah seperti partai kebijakan pemerintah yang terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengoleksi orang-orang yang tersebut kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran merekan dengan elite PKB.
“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elit PBNU di menyerang PKB,” katanya.
Gus Faris mengingatkan jikalau elite PBNU terus menyeburkan diri ke ranah kebijakan pemerintah praktis, maka kemungkinan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat mungkin saja terjadi.
Menurut dia, apa yang dimaksud dilaksanakan elite PBNU untuk melakukan manuver urusan politik sangat mungkin saja diadakan elite entitas lain untuk melakukan hal yang sama.
“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU dapat melakukan manuver bikin pergerakan MLB maka sangat kemungkinan besar elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau sudah ada begini maka yang dimaksud dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin lantaran terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” katanya.
